Hal ini terungkap dalam audiensi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) pada Senin (25/11/2025).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Pemprov Sumsel itu dihadiri oleh berbagai ormas, termasuk Harimau Sumatera Bersatu, Grib Jaya Sumsel, Cakar Sriwijaya, Laskar Prabowo 08, Pemuda Pancasila, serta perwakilan dari HSB Sukarami. Mereka menyampaikan keresahan terkait aktivitas DA 41 New Reborn yang dinilai melanggar aturan.
Ketua Umum Harimau Sumatera Bersatu, H. Satria Amri, mengungkapkan bahwa Gubernur Sumsel telah menegaskan bahwa DA 41 belum memiliki izin usaha maupun izin operasional yang lengkap. Bahkan, beberapa izin yang sebelumnya diajukan telah ditarik kembali.
"Pak Gubernur langsung menelepon beberapa kepala dinas terkait. Dari komunikasi itu ditegaskan bahwa izin usaha maupun izin operasional yang lengkap belum ada," ujar Satria Amri usai audiensi.
Selain masalah perizinan, ormas juga menyoroti jam operasional DA 41 yang melebihi ketentuan, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, serta laporan masuknya pengunjung di bawah umur.
Asisten I Setda Provinsi Sumsel menyatakan bahwa Pemprov saat ini sedang melakukan sinkronisasi data perizinan dengan instansi terkait untuk memastikan status izin DA 41.
Rapat lanjutan akan segera digelar untuk memutuskan nasib operasional tempat hiburan tersebut.
"Kami sudah diterima langsung oleh kepala daerah. Artinya aspirasi disambut baik. Kita tinggal menunggu keputusan resmi gubernur.
Jika tidak ada laporan izin lengkap dalam 1×24 jam, pak Gubernur menyatakan siap mengambil tindakan," tegas Satria Amri.
Menanggapi ancaman tindakan dari Gubernur, koalisi ormas memutuskan untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Mereka memilih untuk menunggu keputusan pemerintah dan mengedepankan langkah persuasif.
"Kalau kepala daerah sudah menerima dan membahas langsung, untuk apa kami turun demo? Kami memilih langkah persuasif dulu.
Tinggal menunggu keputusan pemerintah," ujar perwakilan ormas lainnya.
Koalisi Ormas Sumsel berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang tegas, transparan, dan berpihak pada keamanan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal. (NJM)
Posting Komentar