Palembang-Sumsel,Topriuanews.com Direktur Sumsel for Bureaucratic Integrity, Milsani, M.Si., menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Disdik Sumsel) yang diduga dilakukan oknum Kabid PTK, Eka Diani Hartini, dan Ketua MKKS SMAN se-Kota Palembang, H. Ridwan.Selasa(25/11/2025)
Menurut Milsani, indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut mencakup rotasi dan mutasi Kepala Sekolah tanpa prosedur yang jelas, penunjukan Plt Kepala Sekolah yang tidak sesuai mekanisme merit, serta pengumpulan dana dari SMA negeri di Kota Palembang yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum dan pertanggungjawaban resmi.
Ia menegaskan, praktik semacam ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi pendidikan di tingkat provinsi.
“Setiap tindakan rotasi, mutasi, dan penunjukan Kepala Sekolah harus berlandaskan prinsip merit system, akuntabilitas, dan transparansi. Bila oknum Kabid PTK, Eka Diani Hartini, atau Ketua MKKS SMAN H. Ridwan Nawawi benar melakukan penyalahgunaan wewenang, hal itu jelas melampaui batas kewenangan struktural dan merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pendidikan,” ujar Milsani.
Ia menambahkan bahwa pengumpulan dana dari sekolah tanpa payung hukum yang jelas merupakan bentuk maladministrasi serius.
“Pungutan dana yang dilakukan tanpa dasar hukum, pertanggungjawaban yang jelas, dan pengawasan memadai adalah praktik yang berpotensi melanggar etika administratif bahkan hukum. Dunia pendidikan harus bebas dari praktik semacam ini,” tegasnya.
Milsani juga menyoroti adanya indikasi sentralisasi kegiatan atau alokasi dana ke satu sekolah tertentu tanpa kebijakan resmi, yang menurutnya membuka ruang conflict of interest dalam pengelolaan pendidikan.
“Setiap kebijakan yang memusatkan kegiatan atau anggaran pada satu sekolah tertentu tanpa justifikasi resmi menunjukkan lemahnya kontrol internal dan potensi penyimpangan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sebagai lembaga yang fokus pada integritas birokrasi, Sumsel for Bureaucratic Integrity mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang ini dengan langkah-langkah yang tegas dan terukur.
“Integritas birokrasi pendidikan adalah fondasi masa depan generasi muda. Bila terbukti ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum seperti Eka Diani Hartini dan H. Ridwan Nawawi, tindakan tegas harus diambil demi menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan publik,” tutup Milsani.(NJM)
Posting Komentar