Dugaan tersebut mengemuka setelah dilakukan penelusuran terhadap data penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2024 hingga 2025. Dari data yang bersumber dari informasi terbuka, tercatat alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan perpustakaan bernilai ratusan juta rupiah.
Namun demikian, kondisi fisik bangunan dan fasilitas sekolah di lapangan dinilai tidak mencerminkan adanya kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan sarana prasarana secara signifikan sebagaimana tercantum dalam laporan realisasi anggaran.
Berdasarkan data yang beredar, pada Tahun Anggaran 2024 SMPN 2 Tanjung Raja menerima Dana BOS dengan rincian antara lain: Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp120.491.500 (Tahap I); Pengembangan perpustakaan sebesar Rp64.350.000 (Tahap I); Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp117.387.400 (Tahap II).
Sementara pada Tahun Anggaran 2025, kembali dialokasikan anggaran untuk kegiatan serupa, di antaranya: Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp132.654.800 (Tahap I);
Pengembangan perpustakaan sebesar Rp51.322.700 (Tahap I); Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp81.577.252 (Tahap II); Pengembangan perpustakaan sebesar Rp37.138.500 (Tahap II); Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp49.489.024 (Tahap II).
Ironisnya, berdasarkan hasil pantauan di lingkungan sekolah, masyarakat menilai belum terlihat adanya perbaikan atau peningkatan fasilitas yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan dana tersebut serta kegiatan apa saja yang benar-benar telah dilaksanakan.
Situasi ini memicu desakan dari masyarakat agar Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, serta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Tanjung Raja.
Masyarakat menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi dana pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 2 Tanjung Raja maupun bendahara sekolah belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui pesan singkat WhatsApp hanya mendapat respons bahwa informasi tersebut akan disampaikan kepada pihak kepala sekolah.
Selain itu, dalam proses peliputan, wartawan mengaku dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan salah satu media. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mengarah pada upaya menghambat kerja jurnalistik, yang disayangkan karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
إرسال تعليق