Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Ilir meluapkan kekecewaan mendalam atas kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat yang dinilai memberatkan warga miskin. Kebijakan kontroversial ini mengharuskan pemohon bantuan bedah rumah mendapatkan tanda tangan atau paraf dari Bupati Ogan Ilir sebelum dana dapat dicairkan.Sabtu,(22/11/2025)
Ketua DPC PPWI Ogan Ilir, Fidiel Castro, dengan nada berapi-api mengecam kebijakan tersebut sebagai "sebuah keanehan yang luar biasa dan tidak masuk akal." Protes ini muncul sebagai respons terhadap kasus seorang warga miskin dari Kecamatan Tanjung Raja yang mengajukan bantuan bedah rumah, namun terbentur aturan tersebut.
"Kami sangat menyesalkan dan mengutuk kebijakan BAZNAS Ogan Ilir yang sungguh tidak berpihak pada rakyat kecil. Alih-alih hadir sebagai solusi cepat dan tepat bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, BAZNAS justru menambah beban dengan persyaratan birokrasi yang tidak relevan," tegas Fidiel Castro, dalam pernyataan persnya, Jumat.
Castro menambahkan, kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat lembaga zakat yang seharusnya lincah, responsif, dan berorientasi pada kepentingan mustahik. Ia berpendapat, mewajibkan tanda tangan bupati hanya akan memperpanjang dan memperumit proses pencairan bantuan, sementara warga miskin terus berjuang dengan kondisi rumah yang tidak layak huni.
"Coba bayangkan, seorang nenek tua yang rumahnya sudah reyot harus pontang-panting mengurus birokrasi yang berbelit hanya untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi haknya. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata dan menunjukkan bahwa BAZNAS Ogan Ilir telah kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat," ujarnya dengan geram.
PPWI Ogan Ilir mendesak BAZNAS setempat untuk segera membatalkan kebijakan tersebut dan menggantinya dengan mekanisme yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Mereka juga meminta agar BAZNAS lebih proaktif dalam menjemput bola dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, tanpa harus terjebak dalam labirin birokrasi yang tidak efisien.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus berlanjut. Jika BAZNAS tidak segera berbenah, kami akan menggalang dukungan dari masyarakat dan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan," ancam Castro.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir maupun Kantor Bupati Ogan Ilir terkait kritikan pedas yang dilayangkan oleh PPWI ini. Publik menanti penjelasan dan langkah konkret dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
(PPWI OI, Njm)
إرسال تعليق